🔫 Hak Mantan Istri Setelah Perceraian

Bagikandi: Apa Saja Akibat Bercerai? Perceraian merupakan akhir dari suatu pernikahan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, seringkali terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi
Jakarta Perceraian adalah solusi terakhir dari setiap permasalahan rumah tangga, setelah proses perundingan dan mediasi tidak bisa menemukan pemecahan masalah. Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana ikatan perkawinan antara dua orang diakhiri secara resmi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, perceraian tidak hanya dianggap sebagai proses hukum dan sosial saja, melainkan juga melibatkan hukum agama Islam. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dan diharapkan untuk dilakukan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Hukum Perceraian dalam Islam Beserta Dalilnya yang Perlu Dipahami 8 Alasan Gugatan Cerai yang Diterima Hakim, Ketahui Juga Penyebab Permohonan Ditolak 6 Artis Wanita Ini Diceraikan Suami, Bikin Netizen Terkejut dan Tak Percaya Meskipun perceraian diizinkan dalam Islam, pandangan Islam terhadap perceraian lebih condong kepada menjaga kelanjutan dan keutuhan pernikahan. Dalam Al-Qur'an, perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai, tetapi diperbolehkan sebagai langkah terakhir jika semua upaya rekonsiliasi telah gagal. Terdapat aturan dan prosedur yang dijelaskan dalam syariat Islam terkait perceraian, yang melibatkan pemberitahuan tertulis, masa tunggu iddah untuk memberikan kesempatan rekonsiliasi, dan kewajiban memberikan nafkah dan hak-hak lainnya kepada istri akan diceraikan. Dari penjelasan tersebut, meski telah bercerai, mantan suami pun masih memiliki kewajiban yang menjadi hak mantan istri. Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah bercerai juga telah dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah kewajiban mantan suami setelah bercerai seperti yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Kamis 8/6/2023.Perceraian artis sedang marak, yang terbaru adalah kabar gugatan cerai Desta pada istrinya, Natasha Rizky. Namun, apa ya sebenarnya penyebab utama maraknya perceraian di Indonesia?Kewajiban Mantan Suami Menurut UU PerkawinanKetika hakim pengadilan agama telah menjatuhkan putusan cerai pada suatu pasangan, ini tidak berarti bahwa kewajiban mantan suami terputus begitu saja. Meski sudah bercerai, mantan suami masih memiliki kewajiban yang menjadi hak-hak mantan istri. Terkait kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah bercerai bahkan telah diatur dalam hukum positif yang diakui di Indonesia. Hukum positif sendiri adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Secara sederhana, hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa. Hukum positif itu berasal dari bahasa latin yaitu, Ius Positum atau Ius Constitutum yang kedua istilah ini pengertiannya juga sama. Hukum positif itu ada di setiap negara dengan istilah yang berbeda-beda yang tujuannya juga sama yaitu mengatur kehidupan masyarakatnya. Contoh hukum positif antara lain adalah Undang-Undang Dasar UUD, Undang-Undang UU, Peraturan Pemerintah PP, dan sebagainya. Adapun hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut, disebutkan ada kewajiban yang tidak terputus meski pasangan suami istri sudah bercerai. Salah satu kewajiban mantan suami setelah bercerai yang tidak terputus adalah kewajiban terhadap anak, jika perkawinan sebelumnya menghasilkan keturunan. Adapun kewajiban mantan suami terhadap anak ini dijelaskan dalam Pasal 41, yang bunyinya sebagai berikut Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami. Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri Menurut Kompilasi Hukum IslamAturan tersebut tentu saja berlaku jika perkawinan sebelumnya menghasilkan keturunan atau anak sebelum bercerai. Lalu bagaimana jika pasangan yang bercerai tidak menghasilkan keturunan sebelum bercerai, apakah mantan suami tidak memiliki kewajiban lagi? Meski sudah bercerai, mantan suami masih memiliki kewajiban yang menjadi hak-hak mantan istri. Adapun kewajiban mantan suami terhadap mantan istri juga telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU tersebut, disebutkan ada tiga kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, meski telah bercerai. Meski telah bercerai, mantan suami masih memiliki kewajiban terhadap mantan istri, antara lain adalah sebagai berikut Nafkah Iddah nafkah dalam masa tunggu, adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah masa tunggu, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz pembangkangan. Nafkah Madhiyah nafkah masa lampau, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah; Mut’ah penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Hadhanah pemeliharaan anak, adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz terlihat fungsi akalnya atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Ilustrasi perceraian. Sumber Foto Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan istri diadopsi dari syariat Islam, namun syariat Islam sendiri memiliki penjelasan yang lebih detail mengenai kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah bercerai. Dalam ajaran agama Islam, kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kondisi mantan istri, dan bagaimana suatu perceraian bisa terjadi. Adapun kewajiban mantan suami terhadap mantan istri menurut hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut 1. Kepada mantan istri yang sedang dalam masa iddah dari talak ba'in, baik karena khulu' cerai gugat, maupun talak tiga, jika dia tidak dalam keadaan hamil, maka mantan suami berkewajiban memberikan tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah, kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnya. 2. Kepada mantan istri yang sedang dalam masa iddah dari talak ba'in, baik karena khulu' cerai gugat, maupun talak tiga, dan jika dia dalam keadaan hamil, maka mantan suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah saja. Suami tidak berkewajiban untuk menanggung biaya lainnya. 3. Kepada mantan istri yang sedang dalam masa iddah dari talak raj'i talak yang masih bisa rujuk, mantan suami berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya. Kewajiban tersebut bisa saja gugur apabila mantan istri nusyuz durhaka sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT Surat At-Talaq ayat 1, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً Artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru,” At-Talaq Ayat 1. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Perempuan beriddah yang bisa dirujuk oleh mantan suaminya berhak mendapat kediaman dan nafkah darinya,” Syekh Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, terbitan Alam al-Kutub, hal. 35.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Akibathukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. PP No. 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil Ramai sebenarnya masih kurang pengetahuan akan hak isteri selepas kematian suami. Sehingga ada waris dan ahli keluarga suami sanggup bertikam lidah untuk merebut harta si mati tanpa persetujuan isteri disebabkan oleh tidak meninggalkan wasiat. Ia adalah perkara yang sangat biasa berlaku dalam masyarakat hari ini. Selain harta berbentuk kereta dan rumah, simpanan KWSP juga perlu dibahagikan secara faraid meskipun penama si mati adalah isterinya. Hak isteri ke atas duit KWSP setelah suami meninggal dunia foto freepik Berdasarkan penerangan oleh seorang speaker’ mengenai kewangan, sekiranya penama si mati merupakan isterinya, ia tidak bermakna keseluruhan duit tersebut adalah milik pasangannya. Hal ini kerana kiraan faraid juga boleh dituntut oleh ibu, bapa dan anak si mati. Justeru, mari kita lihat penjelasan daripada Azizul Azli Ahmad menerusi perkongsiannya di laman Facebook. ”Akak buntu dan tidak ada duit sekarang ni. Duit arwah suami akak, semua sudah dibekukan.” Pening sebab perniagaan arwah tetap kena diteruskan, tapi akak langsung tiada duit, hutang dengan supplier pun sudah banyak. Nak bayar gaji pekerja lagi,” menangis akak tu. ”Tak apa kak. Saya bantu semampu saya.” ”Tak payah cerita bisnes, dik. Perbelanjaan rumah, hutang kereta akak, kad kredit, sebelum ini arwah bayarkan tapi atas nama akak.” Rumah yang akak tengah duduk sekarang ini pun, adik beradik arwah sudah mula tanya hak mereka. Arwah pernah cakap, dia ada namakan akak sebagai penama di KWSP. Sebab arwah kata, semua duit KWSP akan jadi hak akak. Bahagian isteri hanyalah 1/8 sahaja walaupun penama KWSP credit to sources Sebenarnya KWSP bukanlah hak milik mutlak isteri setelah suami meninggal dunia. Bahagian isteri cuma 1/8 sahaja sekalipun anda penama KWSP berkenaan. Sebagai contoh, duit KWSP suami ada RM100,000. Kalau suami meninggal dunia, hak isteri sedikit sahaja, cuma RM12,500. Selebihnya adalah hak waris faraid yang lain. Sambung semula kisah wanita tersebut, rupanya bahagian akak sedikit sahaja. Anak akak pula seorang perempuan. Rupanya dia punya hak tidak banyak. Itu pun tidak settle-settle lagi. Bila arwah sudah pergi, ramai pula ahli keluarga yang nak tuntut hak diorang. Akak buntu. Itulah kisah yang kita ambil iktibar. KWSP bukan hak milik mutlak penama. Penama sebagai urus tadbir sahaja, segala wang tersebut akan difaraidkan. Pembahagian faraid secara umum Kiraan mudah, secara umumnya pembahagian faraid adalah seperti berikut Bapa si mati 1/6 Ibu si mati 1/6 Isteri 1/8 Biasanya baki akan dapat pada anak-anak. Anak lelaki dua bahagian, anak perempuan satu bahagian. Kalau tiada anak lelaki, jadi baki harta akan diberi pada bapa si mati. Kalau bapa si mati telah tiada, adik beradik si mati juga ada bahagiannya masing-masing. Ini secara umum sahaja, untuk lebih detail, anda kena semak semula dengan petadbir urus harta sebab lain situasi, lain pembahagian faraidnya. 5 kesengsaraan isteri selepas kematian suami tercinta credit to sources Wang dalam akaun arwah suami tidak boleh diguna selagi proses faraid belum selesai. Sekiranya anda tahu nombor pin ATM arwah pun tidak boleh dipakai untuk kegunaan sendiri. Wang dalam KWSP bukan hak mutlak isteri walaupun dia sebagai penama. Penama hanya sebagai WASI untuk menjalankan tanggungjawab uruskan wang tersebut bagi proses faraid. Isteri akan dapat 1/8 sahaja dari jumlah tersebut. Tidak banyak kan? Survival mode on! Sebelum proses faraid selesai, isteri amat memerlukan wang untuk teruskan kehidupan seperti biasa bersama anak-anak. Jika semua sepakat dalam proses faraid ini pun, ia akan ambil masa 6 bulan. Kalau tidak sepakat, mungkin makan bertahun juga baru selesai. Kos pengurusan harta faraid seperti kos guaman, pengangkutan dan lain-lain. Kebanyakan masa kini, waris lain tidak mahu keluarkan duit untuk kos tersebut dan hanya ingin dapatkan bahagian mereka sahaja. Jadi isterilah yang kena bersedia keluarkan duit membiayainya. Isteri juga perlukan duit untuk tebus harta daripada waris yang berhak faraid ke atas harta tersebut. Katakanlah ada satu rumah idaman yang isteri bina bersama suami, alih-alih kena jual sebab tidak boleh nk tebus harta tersebut. Jadi persiapkan diri anda awal-awal dengan duit simpanan sekiranya berlaku perkara sebegini. Isteri kena ambil tahu pasal ini, suami pun kena ambil tahu dan ceritakan pada isteri masing-masing. Sengsara ni, dah ramai isteri yang lalui selepas kematian suami. Isteri pujuklah suami untuk sediakan Hibah Takaful sementara masih sihat dan sempat bagi memudahkan urusan kelak. Sumber Azizul Azli Ahmad Kredit foto apaceritatv Peringatan Anda tidak dibenarkan menyiar artikel ini di mana-mana laman web atau status Facebook yang lain, tanpa pemberian kredit dan pautan yang tepat lagi berfungsi pada artikel asal di laman theAsianparent Malaysia Baca juga ”Ibu Masak Nasi Je, Lauk Belum Lagi, Lepas Tu Ibu Mati,” Kisah Sedih Anak Menyaksikan Ibu Meninggal Dunia Ada isu keibubapaan yang buat anda risau? Jom baca artikel atau tanya dan dapat terus jawapan dalam app theAsianparent kami! Download theAsianparent Community di iOS dan Android sekarang! PEMBAHASANPEMBAHASAN. A. HAK WANITA DALAM MASA IDDAH. Pertama: Wanita yang taat dalam iddah raj'iyyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya dari suami yang menalaknya, kecuali jika pihak isteri berbuat durhaka, maka ia tidak berhak menerima apapun. PETALING JAYA – Peritnya apabila diuji dengan suatu kehilangan terutamanya apabila menerima berita kematian membabitkan insan yang rapat dengan diri kita, lebih-lebih lagi melibatkan tonggak keluarga seperti suami yang telah berjanji untuk sehidup semati. Selain itu, wanita yang kehilangan suami perlu tahu hukum-hakam tentang faraid agar dapat menuntut hak sebagai seorang isteri pada harta yang ditinggalkan suami atau bekas suami. Peguam Syarie, Khairul Fahmi Ramli berkata, jika pasangan itu membeli rumah dalam tempoh perkahwinan sama ada dibeli oleh suami atau isteri, ia boleh dianggap sebagai harta sepencarian. “Apabila suami beli rumah tersebut semasa tempoh perkahwinan dan suami meninggal, rumah itu dikategorikan sebagai harta pencarian dan isteri boleh membuat tuntutan berdasarkan tiga keadaan. “Antara tiga keadaan yang membolehkan isteri menuntut rumah sebagai harta sepencarian adalah bila suaminya cerai hidup, suami disahkan berpoligami dan suami meninggal dunia balu,” katanya dalam satu sesi siaran langsung di laman Facebook miliknya. Tambah Khairul, jika isteri diceraikan dan berlaku kematian suami dalam tempoh iddah, wanita itu boleh membuat tuntutan terhadap harta sepencarian dan harta pusaka suami. Sementara itu, beliau turut memaklumkan, jika rumah dibeli oleh suami sebelum tempoh perkahwinan, ia tidak dikira sebagai harta sepencarian. “Sekiranya setelah berkahwin, isteri mengeluarkan duit sendiri dalam membantu membesarkan atau mengubah suai struktur rumah, ia boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian dan isteri ada hak membuat tuntutan,” katanya. – K! ONLINE
pernikahanitu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Dari ketiga macam jenis talak tersebut, bagi mantan istri tetap istri mengajukan cerai gugat didasarkan karena adanya kondisi 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy)9
Sekiranya berlaku kes bercerai mati atau suami meninggal dunia, isteri boleh membuat beberapa tuntutan. Berikut adalah hak-hak isteri selepas bercerai mati TEMPAT TINGGALSepanjang tempoh eddahnya, tempat tinggal seorang isteri yang kematian suami adalah dirumah yang didiami bersama suaminya ketika suaminya masih hidup. Manakala tempoh eddah pula ialah selama 4 bulan 10 hari. Disini anda boleh faham bahawa isteri boleh tinggal di rumah tersebut sehingga tempoh eddah HARTA SEPENCARIANHarta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh isteri di Mahkamah yang sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Tuntutan harta sepencarian ini hendaklah dikemukakann ke Mahkamah Tinggi harta sepencarian adalah lebih berdasarkan kepada undang-undang adat Melayu. Oleh kerana prinsip harta sepencarian tidak berlawanan dengan kehendak Syariah Islam maka peruntukan harta sepencarian diterima sebagai sebahagaian daripda Undang-Undang Islam di Al-Quran ada menyebut“Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.Surah An-Nisaa’ 32Dalam ayat ini dapat kita fahami bahawa hak wanita dalam harta benda itu bergantung dari apa yang Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, harta sepencarian ditakrifkan sebagai“Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak’.Menurut Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria pada masa itu ketika memutuskan kes Piah bt. Said lwn Che Lah bin Awang 1983, Jld. 2 harta sepencarian ditakrifkan“Harta yang diperolehi bersama-sama suami isteri itu hidup bersama dan berusaha, sama ada keuda-dua pasanagan itu sama-sama bekerja dalam bidang yang sama atau dalam bidang yang berlainan dan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi sama ada dibahagikan tugas atau tidak”.Jika ada keterangan yang cukup siapa yang mengusahakan harta itu maka hasil itu terpulang kepadanya;Jika tidak ada keterangan yang cukup di atas usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah. Apabila bersumpah semuanya, maka harta itu dibahagikan sama banyak juga. Jika semuanya enggan bersumpah dibahagikan sama banyak juga. Jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta itu terpulang semua kepada yang bersumpah. Jika salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu dipertanggungjawabkan ke atas waris si mati sekiranya waris itu berlaku adat kebiasaaan bahawa salah seorang daripada suami isteri itu berusaha lebih dari yang lain, maka persetujuan pembahagian hendaklah mengikut adat kebiasaan itu. Jika persetujuan tidak didapati maka pembahagiannya adalah seperti a dan b di Ahmad Ibrahim ketika memberi keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan bagi kes Mansjur lwn Kamariah 1988, Jld. VI, 2 tentang harta sepencarian menyatakan“Apabila timbul pertikaian mengenai kadar pembahagian harta seperncarian, jika tidak terdapat persetujuan, keputusan diserahkan kepada hakim yang menggunakan budibicaranya”. Ini bermakna hakim akan membuat keputusan sendiri berdasarkan budi bicaranya”.Persoalan yang timbul ialah bagaimana kedudukan seseorang isteri yang hanya bertugas sebagai suri rumahtangga sepenuh masa, adakah ia berpeluang menuntut harta sepencarian? Dalam kes Boto’ binti Taha lwn Jaafar bin Muhammad 1984, 1 telah diputuskan bahawa seorang isteri yang hanya bertugas menolong suami berhak mendapat harta sepencarian. Fakta kesnya adalah seperti berikutPihak menuntut isteri telah menuntut harta sepencarian dari bekas suaminya separuh dari harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan. Harta-harta itu termasuk tanah, rumah, perahu, jala ikan dan warung ikan gerai tempat menjual ikan. Apabila ia isteri berkahwin dengan pihak yang kena tuntut suami pihak yang menuntut telah meninggalkan kerjayanya sebagai pembantu kedai di sebuah restoren dan bertugas sebagai suri rumah di samping membantu tugas-tugas suami. Yang Arif Hakim Saleh Abas ketika itu ketika memutuskan kes itu menyatakan“Pihak menuntut isteri menemani pihak kena tuntut boleh dikira sebagai usahanya bersama atau sumbangannya memperolehi pendapatan yang mana telah menghasilkan harta itu. Memang betul bahawa pihak menuntut isteri tidak mengambil bahagian langsung dalam perniagaan ikan dengan pihak kena tuntut suami akan tetapi kesediaannya berdampingan dengan pihak kena tuntut adalah menghasilkan ketenangan fikiran yang membolehkannya berniaga dengan berkesan. Oleh tu adalah kenyataan perkahwinan mereka dan apa yang mereka berbuat semasa perkahwinan yang menjadikan harta itu sebagai harta sepencarian”.Menurut Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Hj. Harussani bin Hj. Zakaria pada masa itu ketika memutuskan kes Nor Bee lwn Ahmad Shanusi 1978, Jld. 1, 2 mengenai harta sepencarian“Harta sepencarian diluluskan oleh Syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut Syarak berhak mendapat orang gaji dalam menguruskan rumahtangga. Jika tiada orang gaji maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami”.Ini bermakna seseorang suri rumahtangga berhak menuntut harta sepencarian dari HUTANG DALAM PERKAHWINANSeseorang isteri boleh membuat tuntutan hutang ke atas bekas suaminya jika didapati bekas suaminya tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan hidup ketika dalam tempoh perkahwinan, tunggakan nafkah anak dan PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA BERDASARKAN FARAIDBentuk harta yang boleh dibahagikan secara Faraid adalahTanah, bangunan rumah, kilang, gudang dll;Barang kemas emas, perak dll;Insurans, saham, bon, wang tunai, dll sama ada dilabur atau tidak;Tanah, kebun, ladang dll;Binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau kepada si mati berhak mendapat 1/4 jika Tiada anak ATAU Tiada cucu dari anak lelaki1/8 jika Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki5. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAKWali sebelah keluarga lelaki yang bertanggungjawab terhadap anak peninggalan arwah. Wali yang mendapat bahagian dalam faraid perlu menanggung kebajikan dan pendidikan anak-anak si arwah. Sama ada ianya datuk kepada anak-anak tersebut ataupun pakcik-pakcik mereka jika datuknya telah tiada. HAKHAK ISTRI KETIKA CERAI. HAK Perceraian yang terjadi antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada si istri. Pasca perceraian, mantan istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, berupa: Nafkah Anak; Nafkah Terutang; Nafkah Iddah
BerandaKlinikKeluargaSudah Cerai, Masihka...KeluargaSudah Cerai, Masihka...KeluargaKamis, 14 Mei 2020Kamis, 14 Mei 2020Bacaan 2 MenitSaya sebelumnya memiliki tiga orang istri, namun telah beberapa tahun bercerai dengan istri kedua saya. Baru-baru ini, mantan istri kedua saya meninggal dunia. Dari perkawinan saya dengan istri kedua, saya mempunyai seorang anak yang saat ini telah kuliah. Apakah saya tetap berhak atas warisan dari mantan istri kedua saya? Apakah warisan itu juga harus dibagi dengan istri-istri yang lain, di saat saya tidak punya perjanjian kawin?Ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah masa tunggu-nya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinan keduanya telah putus. Adapun berkaitan dengan harta, maka yang harus dibagi hanyalah harta bersama. Yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus dipahami bahwa orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darahgolongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari perkawinan terdiri dari duda atau ketentuan di atas, maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah masa tunggu-nya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinan keduanya telah apabila telah bercerai namun masih dalam masa idah, maka keduanya masih dapat saling berkaitan dengan harta, maka yang harus dibagi hanyalah harta bersama. Yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung. Harta yang dibagikan secara merata dihitung saat diperolehnya harta tersebut saat perkawinan telah istri-istri lainnya, mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Mereka tidak masuk dalam kategori ahli kasus Anda, yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak Anda dan jawaban dari kami, semoga

Mantanistri tidak mendapat warisan karena hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus karena perceraian. Selain itu, setelah perceraian dilakukan, mantan suami dan mantan istri telah melakukan pembagian harta bersama sehingga mantan istri sudah mendapatkan haknya. Sumber hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

KARIMUN, - Seorang pria di Karimun berurusan dengan polisi gegara menikam mantan istrinya. Peristiwa berdarah itu terjadi Sabtu 10/6/2023 lalu di kediaman korban, di kawasan Batu Lipai, Kelurahan Baran Barat, Karimun. Pelaku berinisial S 29, sedangkan korban berinisial P 29. Penikaman tersebut terjadi setelah keduanya cekcok masalah hak asuh anak. Keduanya diketahui sudah berpisah atau bercerai selama tiga tahun. Dari pernikahan sebelumnya, mereka dikarunia seorang anak perempuan yang kini berusia 10 tahun. Kasat Reskrim Polres Karimun Iptu Gideon Karo Sekali mengatakan, pelaku menikam mantan istrinya lantaran tidak diizinkan bertemu sang anak. Baca juga Mantan Suami Cemburu Buta, Tebas Tangan Suami Mantan Istri Dalam perdebatan tersebut, pelaku menikam korban tepat di bagian dada sebelah kiri. Tak cuma P, A yang merupakan calon suami P juga ditikam pelaku. Saat itu A berupaya melerai dengan memukul pelaku menggunakan kayu, namun tidak mengenainya. Justru A ikut terkena tusukan pelaku di bagian perut sebelah kanan. "Pelaku kesal tidak diizinkan mengasuh anaknya. Mereka sempat cekcok. Di lokasi ada calon suami korban juga yang mencoba melerai, tapi malah terkena tikaman," ujar Iptu Gideon, Minggu 11/6/2023. Ia menambahkan, pelaku melakukan aksi penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang telah disiapkan saat hendak mendatangi kediaman mantan istrinya tersebut. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh calon suami korban ke SPKT Polres Karimun saat dalam kondisi mengalami luka tikaman tersebut. "Setelah kejadian, calon suaminya itu langsung berlalu dan melapor ke kami," ujarnya. Baca juga Mantan Istri Dibakar Hidup-hidup, Ridwan Menangis Beri Kesaksian di Depan Polisi Saat ini, kedua korban telah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Muhammad Sani. Selain itu, kondisi keduanya mengalami luka berat bagian perut dan dada, serta masih dalam keadaan sadar. / Yeni Hartati Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Apabilaistri yang diceraikan juga berstatus PNS, suami yang menceraikan istrinya tetap wajib memberikan sebagian gajinya untuk mantan istri. Meski begitu, hak gaji untuk istri tak bisa diberikan apabila perceraian terjadi karena istri melakukan perbuatan zina, melakukan KDRT terhadap suami, dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua
- Inara Rusli dan Virgoun menghadiri sidang mediasi gugatan cerai di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan pada Rabu 7/6/2023. Dalam sidang tersebut, Virgoun dan Inara membahas soal hak asuh anak yang sama-sama diperjuangkan oleh mereka. Usai sidang, Inara tampak mencium tangan Virgoun yang hingga saat ini statusnya masih menjadi suaminya. Momen tersebut membuat sebagian wartawan yang menyaksikan bertanya apakah keduanya memutuskan untuk rujuk. Namun Inara mengatakan akan tetap melanjutkan proses perceraian. Sidang berikutnya akan digelar minggu depan. Baca JugaGempa Magnitudo 6,1 Guncang Pacitan, Terasa hingga Kota Solo dan Sekitarnya Sementara itu, Virgoun sendiri memilih enggan berkomentar banyak mengenai sidang perceraiannya dengan Inara. Ia beralasan tidak mau meninggalkan jejak digital jelek untuk kepentingan ketiga anaknya. "Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya," ujar Virgoun. Netizen kemudian dibuat salah fokus dengan pernyataan Virgoun yang menyebut Inara Rusli sebagai mantan istri. Hal itu tentu mengherankan karena proses persidangan Inara dan Virgoun masih berjalan dan hakim belum menetapkan perceraian mereka. "Saya nggak mau apa pun keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya," katanya. Baca JugaBREAKING NEWS Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Yogyakarta, Pusatnya di Wilayah Pacitan Netizen pun ramai memberikan komentar terkait pernyataan Virgoun tersebut. Seperti yang dilihat pada akun TikTok "Udah sebut Inara mantan istri saja," ujar salah satu netizen. "Kok aku fokus sama omongan mantan istri," timpal yang lain. "Virgoun kok mantan istri, kan belum ada putusan cerai. Masih istrimu loh," komentar netizen lainnya. "Mantan istri, kok aku sedih ya dengernya," tulis netizen yang lain. "Mantan istri, belum ketok palu, berarti benar-benar ingin cerai," cibir yang lain.*
Bentukhak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini, antara lain (hal. 165): hadanah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4 juta sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun; nafkah idah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp10 juta.
Ditulis oleh Admin on 20 Oktober 2022. Dilihat 26486 HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN Oleh Farin Munazah, Pengadilan Agama Brebes, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pascaperceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan melalui studi kepustakaan serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam KHI antara lain nafkah mut’ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang dan hadhanah. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kata Kunci hak perempuan, hak anak, pasca perceraian PENDAHULUAN Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adala kebahagiaan yang kekal abadi. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada suatu keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan, karena jika perkawinan dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi anaknya. Ada 3 tiga alasan putusnya perkawinan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni 1 Kematian, 2 Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak pihak suami cerai talak atau kehendak istri cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama, 3 Atas Putusan Pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat dan mempertimbangkan adanya suatu hal yang menandakan tidak dapat dilanjutknnya hubungan perkawinan itu atau biasa disebut fasakh. Dalam putusanya perkawinan selalu ada akibat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Agama harus selalu berperan dalam jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis tertarik untuk membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Masalah dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan? Bagaimana hak-hak anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan? METODE Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis, Penelitian normatif yuridis merupakan suatu metode untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terakait aturan tertulis maupun tidak tertulis. Disisi lain, penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. PEMBAHASAN Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri sehingga mengakibatkan hubungan perkawinan, dan menimbulkan beberapa akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban yang muncul dari perceraian adalah adanya kewajiban mantan suami untuk memberikan beberapa hak untuk mantan istri dan anaknya. Hak-hak yang dapat diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mut’ah menurut Pasal 1 huruf j mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut’ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul dan perceraiannya atas kehendak ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut’ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial uang maupun non-finansial berwujud benda, kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya qabla al-dukhul. Lalu, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal maskan bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf c KHI. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup, Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya, Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan, Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya, Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya, Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain, Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya. Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban tehadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian. Hak- hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kaliman sebagai berikut ...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut merupakan secercah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat istri yang menggugat cerai suami untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri. SIMPULAN Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam KHI. Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarannya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. DAFTAR PUSTAKA Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta Raja Grafindo Persada Khoiri, Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin. Iksan, Adnan dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, Jurnal Fundamental, Vol. 9, No. 1, Januari 2020, Bima Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, Jurnal CIC, Vol. 1, September 2019, Depok Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Sulawesi Utara”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, April 2015, Manado
\n \n \n hak mantan istri setelah perceraian

Masingmasing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami/istri. Tentu hal ini sangat menyulitkan Anda yang sudah bercerai, sehingga pembagian harta gono-gini setelah perceraian sudah menjadi kewajiban bagi suami istri yang sudah/akan bercerai

Dalam sebuah pernikahan untuk mencapai makna pernikahan dalam islam, terkadang terdapat masalah hingga menimbulkan perceraian, ketika terjadi peristiwa tersebut, seringkali hubungan komunikasi terputus dan keduanya tidak menjalankan kewajiban masing masing, bahkan tidak sedikit yang bertengkar karena masalah hak asuh islam, sesuai dengan syarat laki laki menikah dalam islam, seorang mantan istri yang telah dicerai oleh suaminya tetap mendapatkan hak berupa hak nafkah dan lainnya, hal tersebut telah diatur dalam syariat islam, berikut selengkapnya mengenai Hak Mantan Istri dalam Islam. Dalam hal ini, terdapat berbagai hukum sesuai dengan peristiwa perceraian yang terjadi, yakni 1. Jika seorang suamimencerai istrinya, maka hukum pemberian hak nafkah padanya yaitu Jika istri sedang hamilJika ketika dicerai, sang mantan istri itu hamil, sesuai hukum menceraikan istri yang sedang hamilmaka wajib bagi suami untuk terus memberinya hak nafkah biaya kehidupan sehari hari hingga mantan istrinya melahirkan. Jika mantan istrinya telah melahirkan maka tidak wajib baginya memberinya hak nafkah lagi, karena masa iddahnya selesai dan bukan lagi berpredikat sebagai istrinya. Sesuai ayat “ Dan jika mereka mantan istri mantan istri yang sudah dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka hak nafkahnya hingga mereka bersalin”. QS. Ath Thalaq 6Jika masih bisa rujukJika mantan istri tersebut tidak hamil hukum cerai bagi wanita hamil dan cerainya adalah cerai raj’i yang masih bisa rujuk, maka ketika masa iddahnya selesai, sang suami tidak berkewajiban memberinya hak nafkah menurut pendapat yang benar, sesuai hadis Fathimah binti Qois dari Rasulullah, beliau bersabda tentang wanita yang dicerai ba’in;’Tidak ada hak tempat tinggal dan hak nafkah baginya.’’ 2717Jika masih masa iddahAdapun jika mantan istri tersebut masih dalam masa iddah maka tetap mendapatkan hak seorang janda dalam islam, maka suami tetap wajib memberinya hak nafkah, karena saat itu masih dianggap sebagai mantan istrinya, sampai masa iddahnya selesai. Atau jika mantan istri tersebut tengah menyusui anaknya, maka ia harus memberikan upah/ imbalan kepada mantan istrinya atas jasa menyusui anaknya berdasarkan kesepakatan yang telah terlebih dahulu disetujui oleh keduanya, sebagaimana dalam QS Ath Thalaq ayat 6 “” kemudian jika mereka menyusukan anak anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.Sebab itu, jika mantanistri tersebut masih dalam masa iddah dan cerainya cerai raj’i yang masihbisa rujuk, maka suami tersebut tetap memberinya tunjangan sepuluh persen darigaji tersebut, namun jika masa iddahnya sudah selesai, maka baik perceraianmereka sudah tercatat resmi atau belum, sang suami tidak wajib memberi nafkah mantanistrinya dan tidak boleh memberikan tunjangan sepuluh persen tersebut karena iabukan lagi mantan istrinya, bahkan suami tersebut harus mengembalikan uangtunjangan tersebut, dan wajib mengurus surat resmi perceraiannya agar tidaklagi menerima tunjangan yang bukan haknya Hak pengasuhan anakAnak masih kecilJika anak anak tersebut masih kecil, maka hak pengasuhannya adalah pada sang mantan istri, selama mantan istri tersebut pantas untuk merawat mereka dan belum menikah lagi. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu’anhu bahwa seorang wanita datang mengeluh kepada Nabi shallallahu’alaihi wasallam setelah dicerai suaminya, dan suaminya tersebut ingin mengambil anaknya, maka Nabi bersabda “Engkau lebih berhak atas pemelihraannya selama engkau belum menikah lagi”. HR Abu Daud 2276.Anak sudah berakalDan jika anak anak sudahsampai umur tamyiiz berakal sekitar umur tujuh tahun, maka mereka diberikanpilihan, mau tinggal bersama ayah mereka atau bersama ibu mereka. Sebagaimanadalam HR Abu Daud 2244 bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasallam memberikanpilihan bagi seorang anak untuk memilih tinggal bersama ayahnya atau istri sibukNamun jika mantan istritersebut sibuk dengan pekerjaannya, sehingga pemeliharaan anak anaknya tidakberjalan dengan baik, atau bahkan terbengkalai, maka ayah mereka harusnyamembujuk atau meminta pada mantan istrinya tersebut untuk mengambil anak anaknyaagar mendapatkan pemeliharaan dan perhatian yang lebih baik. Jika mantan istrinyatidak mau, sedangkan ia khawatir anak anaknya akan tumbuh dalam kondisipembinaan yang kurang baik, maka ia hendaknya menuntut hak pemeliharaannya kepengadilan, dengan alasan ibu mereka tidak lagi pantas memelihara dan menelantarkan anakJika tidak demikian, maka keduanya ibu dan ayah mereka sama sama mendapatkan dosa karena menelantarkan pembinaan anak anaknya. Namun jika ayah mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi perkaranya tetap dimenangkan oleh ibu mereka, maka ayah mereka tidak menanggung dosa apapun jika anak anaknya tidak terbina dengan baik, akan tetapi ia tetap wajib menasehati mantan istrinya tersebut dan memperhatikan anak anaknya dari jauh, walaupun jika sudah sampai umur tujuh tahun, mereka harus diberikan pilihan, mau tinggal sama ayah atau ibu Apakah mantan suamiwajib memberi nafkah anak anaknya yang tinggal sama mantan istrinya?Ya, ia tetap wajib memberinafkah anak anaknya yang tinggal dengan mantan istrinya sampai anak anaktersebut mencapai umur dewasa atau bisa memberi nafkah diri sendiri, adapunanak wanita, maka ia tetap wajib memberi nafkahnya hingga menikah. Adapunbesaran nilai hak nafkah ini maka berdasarkan hasil kesepakatan yangdilakukan dihadapan Pemberian Hak Mantan Istri dalam IslamDalam Islam jugadisinggung tentang ketentuan kadar hak nafkah dan sisi kemampuan memenuhikewajiban hak nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi hak nafkah secarariil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandanganmengenai kadar, jenis dan kemampuan hak nafkah secara orang perorang dalampemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan hak nafkah Kitab al Akhwa>>lasy Syakhsyiyyah ala> Maza>hib al Khamsah, bahwa sebagian ahli hukumIslam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok jenisnya dalam haknafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lainberpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidakmenyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat dengan kemampuanHak nafkah dalamperceraian dikadar dibatas dengan keadaan syara’ yaitu dibatas dengan keadaansyara’ sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa haknafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya. Namundemikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan batasan kewajiban haknafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebihdari setengah mahar. Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut’ah berupa bajukurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengankemampuan demikian urf masyarakatmuslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang hak nafkah tidaklain adalah meliputi makanan minuman pangan, pakaian dan perhiasan sandangdan juga tempat tinggal yang layak huni. Kecuali bagi yang benar benar tidakmampu, barangkali pangan itulah yang mereka mengenai kadarhak nafkah, dalam hal ini adalah hak nafkah bagi mantan isteri, al Qur’antidak menyebutkan ketentuannya, al Qur’an hanya memberikan pengarahan/ anjuranyang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya denganukuran yang patut ma’ruf sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuaidengan Firman Allah dalam surat al Baqarah 2 hal ini H. Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing masing,dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar hak nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan hak nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang mu’tammad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta menginggat keadaan demikian jelasbahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, haknafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Sepertifirman Allah dalam surat al Baqarah 2 223 dan juga surat at Talaq 65 07,Imam Malik menjelaskan bahwa hak nafkah itu tidak ada batasan yang ma’rufpatut, dalam sedikitnya atau hal hal yang wajibdiperhatikan dalam pernikahan, ketika terjadi perceraian, maka tetap wajibmemberikan nafkah pada mantan istrinya sebab itu merupakan hak mantan istri dankewajiban mantan suami. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapatmenjadi wawasan islami yang bermanfaat, sampai jumpa di artikel berikutnya,terima kasih.
  • ኩ ς υχиψе
  • Ξуտуг прοծокт
  • Чиξ ሧр
    • П ицዋቁефоτሾ
    • Υнևфυс ፊιрсևኀէ οκуρըкሻ агед
Pertama yakni jika perceraian itu diakibatkan oleh suami atau dengan kata lain suami yang mengajukan permohonan cerai talak. Kedua, mantan istri akan mandapatkan hak-haknya apa yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI dan 152 KHI: jika istri tidak dalam keadaan nusyus (durhaka) atau dengan kata lain tidak patuh kepada suami. Dasar Hukum Kewajiban Orangtua Pasca Cerai. Siapa yang berhak mengasuh anak pasca perceraian telah diatur dalam undang undang. Dasar hukum mengenai hak istri setelah cerai diatur dalam pasal 149 kompilasi hukum islam khi yang. Hak Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian from Alasannya karena tidak ada dasar hukum bagi penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ah. Salah satu pihak dihukum dua tahaun atau lebih. Baca juga postnuptial agreement dan mekanisme pendaftarannya. Kewajiban Mantan Suami Terkait Nafkah Dan Pengasuhan Dari Ketidakpahaman Suami—Atau Ini Berjudul “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Koata Padangsidimpuan”.Dasar Hukum Pemberian Hak Istri Setelah Menggugat Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Kewajiban Mantan Suami Terkait Nafkah Dan Pengasuhan Anak. Abstrak penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam. Kemudian dalam pasal 47 disebutkan bahwa Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan vol. Akibat Dari Ketidakpahaman Suami—Atau Juga. Di dalam kompilasi hukum islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil. Adapun permasalahan yang muncul dalam. Dasar hukum mengenai hak istri setelah cerai diatur dalam pasal 149 kompilasi hukum islam khi yang. Skripsi Ini Berjudul “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Koata Padangsidimpuan”. Dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Menurut hukum islam, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak hadhanah yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Dasar Hukum Pemberian Hak Istri Setelah Menggugat Cerai. Kewajiban mantan suami sering kali diabaikan pasca terjadinya perceraian. Baca juga hak asuh anak pada perceraian perkawinan campuran. Tanggung jawab ayah pasca bercerai. Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Beranda layanan hukum hak perempuan dan anak pasca cerai. Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak setelah perceraian studi kasus tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian di sidoarjo. Saya mau tanya tentang pembagian harta setelah perceraian.
\n\n hak mantan istri setelah perceraian
B Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Mantan Suami Pada tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat Nafkah Iddah nafkah dalam masa tunggu, adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah masa tunggu, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz pembangkangan. Nafkah Madhiyah nafkah masa lampau, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah; Mut’ah penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Hadhanah pemeliharaan anak, adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz terlihat fungsi akalnya atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Hak-Hak Anak Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat Nafkah Madhiyah Anak nafkah lampau anak, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah mantan suami kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri berusia 21 tahun. Biaya Hadhanah pemeliharaan dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah hak pemeliharaannya telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

iddahkepada mantan istri yang ditalak cerai di desa kalijaga Lombok timur. 2. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hak dan kewajiban mantan isteri yang masih berada dalam masa iddah. 1.3 PEMBATASAN MASALAH Penulisan karya ini bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya.
- Berita terkini seleb, penyanyi Virgoun belum-belum sudah menyebut Inara Rusli sebagai mantan istri. Vokalis Virgoun menyebut Inara Rusli sebagai mantan istri saat hadir sidang di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu 7/6/2023 lalu. Pengadilan belum memutus perceraian Inara Rusli dengan Virgoun, tapi sang vokalis sudah sebut sebagai mantan istri. Alhasil ucapan Virgoun terkait Inara Rusli sebagai mantan istri jadi sorotan. Sebab Inara Rusli dan Virgoun belum resmi cerai, meskipun masing-masing ngotot mau cerai. Mediasi yang dilakukan penyanyi Virgoun dan Inara Rusli tidak membuahkan hasil. Mediasi atau upaya mediasi yang dilakukan Virgoun dan Inara Rusli digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu 7/6/2023. Mediasi disebutkan tidak berhasil dan masing-masing pihak tetap ngotot untuk sama-sama mengakhiri pernikahan mereka. "Upaya mediasi tidak menemui titik temu dan mereka Virgoun dan Inara Rusli sepakat cerai," kata Kris, kuasa hukum Virgoun, Rabu siang. Sidang gugatan perceraian Inara Rusli terhadap Virgoun ditunda dan dilanjutkan pada Rabu 14/6/2023. Di sidang berikutnya, Virgoun akan tetap memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. "Virgoun mau mengasuh anak-anaknya," ujar Kris. Virgoun tidak banyak bicara setelah bertemu Inara Rusli di ruang sidang. "Saya nggak mau banyak statement karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya," kata Virgoun.
Inilahfenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, alam Kompilasi Hukum Islam
Dalam suatu rumah tangga yang dirasa sudah tidak bisa lagi dipertahankan, perceraian dapat menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh. Anda dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam, atau Pengadilan Negeri bagi non Hukum Pemberian Hak Istri Setelah Menggugat CeraiDasar hukum mengenai hak istri setelah cerai diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam KHI yang menjelaskan, “Jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajibMemberikan nafkah mut’ah yang layak pada mantan istri, baik dalam bentuk uang atau benda kecuali istri tersebut qobla al dukhul;Memberikan nafkah, maskan dan kiswah pada mantan istri selama iddah, kecuali mantan istri sudah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan setengahnya jika qobla al dukhul;Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang masih dibawah 21 tahun.”Kapan Seorang Istri Dapat Dianggap Nusyuz?Nusyuz adalah suatu perbuatan yang menggambarkan ketidak taatan istri terhadap suami yang kerap membangkang kepada suami dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak dibenarkan oleh istri dianggap nusyuz adalah ketika istri tersebut tidak mampu dan memang tidak menginginkan untuk melakukan atau melaksanakan semua kewajiban utama yang mesti dilakukan seorang istri. Kewajiban tersebut antara lain adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan anjuran Klasifikasi Perceraian atas Inisiatif Pasangan?Jenis-jenis perceraian tersebut dapat diringkas ke dalam beberapa klasifikasi. Berikut merupakan klasifikasi perceraian dalam hukum perdata Islam 1. Perceraian Yang Dilakukan Atas Inisiatif Suami Klasifikasi perceraian yang dilakukan atas inisiatif suami sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yaitu adalah dengan melakukan talak atau dengan melakukan taklik Perceraian Yang Dilakukan Atas Inisiatif IstriKlasifikasi perceraian yang dilakukan inisiatif istri sendiri dapat digolongkan menjadi dua cara. Yaitu adalah dengan melakukan fasakh atau bisa juga dengan menggunakan cara adalah perceraian yang memang terjadi akibat permintaan secara langsung sang istri kepada suami karena beberapa alasan tertentu. Sementara itu, khuluk merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan Tuntutan atau Hak Istri Setelah Mengajukan Gugatan CeraiDalam mengajukan sebuah gugatan cerai, seorang istri juga bisa melakukan tuntutan mengenai hak istri setelah menggugat cerai suami. Beberapa hal yang bisa dijadikan tuntutan dalam melakukan gugatan cerai pada suami adalah1. Hak asuh anakKetika terjadi perceraian, Anda bisa mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak asuh anak dalam surat gugatan cerai. Walaupun begitu, perlu diketahui juga bahwa baik ayah atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik itu, perlu diperhatikan juga bahwa jika kedua belah pihak atau orang tua tidak berselisih atas hak asuh tersebut, maka pilihan siapa yang berhak atas hak asuh dicantumkan dalam surat gugatan, yang nantinya akan ditegaskan dalam putusan terjadi perebutan mengenai hak asuh anak setelah bercerai, dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan mengenai hak asuh anak. Apabila beragama Islam, ditegaskan dalam Pasal 105 KHI bahwa anak yang masih dibawah 12 tahun, hak asuhnya akan secara otomatis jatuh ke tangan ibu kecuali ada beberapa hal yang membuat pengadilan memutuskan Nafkah anakHak istri setelah menggugat cerai suami yang selanjutnya adalah nafkah anak. Bila ibu menerima hak asuh, maka ayah tetap berkewajiban biaya hadhanah dan nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri besarnya nafkah anak yang diberikan adalah sebanyak ⅓ dari penghasilan suami ketika proses perceraian. Namun besaran tersebut juga bisa lebih atau kurang dari jumlah tersebut bergantung pada dokumen atau bukti yang diberikan pada saat mengajukan tuntutan nafkah anak oleh Nafkah istriKetika melakukan gugatan cerai pada suami, hak istri setelah menggugat cerai suami adalah untuk mendapatkan nafkah. Jenis nafkah yang dimaksudkan adalah nafkah madliyah, apabila suami tidak memberikan nafkah selama pernikahan atau sejak terjadi perselisihan, karena kewajiban suami menafkahi istrinya, Anda dapat menuntut nafkah Harta gono giniHak istri setelah menggugat cerai suami yang terakhir adalah harta gono gini. Harta gono gini sendiri merupakan harta bersama yang didapatkan selama jangka waktu pernikahan. Harta tersebut merupakan harta yang baik didapatkan oleh suami, istri atau keduanya selama terjadi gugatan cerai oleh istri, Anda berhak untuk melakukan tuntutan mengenai pembagian harta gono gini. Kecuali jika sebelumnya sudah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta tersebut dengan adil dan Pasal 37 UU Perkawinan, konsekuensi dari perceraian adalah pembagian harta bersama yang perlu diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Hukum yang dimaksud tersebut seperti hukum agama, hukum adat dan hukum yang berlaku di JugaCerai Talak Dasar Hukum, Syarat Permohonan Hingga ProsedurnyaBagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai?Bagaimana Jika Suami Merupakan PNS, Apa Saja Hak Istri Setelah Menggugat Cerainya?Jika seorang suami yang menjadi tergugat merupakan seorang pegawai negeri sipil, istri sebagai penggugat pun berhak atas beberapa hak lainnya sepertiDaftar Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami PNSMemang, seorang suami wajib memberikan beberapa hak-hak dari bekas istri setelah putusan cerai dari pengadilan Agama. Sebagai seorang PNS, Anda juga harus memberikan hak-hak bekas istri, salah satunya adalah nafkah jangan lupa, silahkan membuat surat izin untuk mengajukan cerai pada istri. Anda dapat melihat contoh surat izin cerai dari atasan untuk PNS Anda ketahui, apabila suami PNS mengajukan gugatan perceraian maka pembagian nafkah bulanan ini dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dalam PP No. 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PP 10/1983 sebagaimana yang sudah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990. Diantaranya adalah sebagai berikut ini 1. Apabila Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Istri Sepertiga gaji suami diberikan kepada mantan istriSepertiga gaji suami diberikan kepada anakDan sepertiga gaji digunakan untuk diri sendiri2. Apabila Dalam Perkawinan Tidak atau Belum Dikaruniai Anak Setengah gaji suami diberikan kepada mantan istriSetengah gaji digunakan untuk diri sendiriBerdasarkan Pasal 8 ayat 7 PP 10/1983 menjelaskan bahwa, “Jika mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menikah kembali, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suami akan hilang terhitung sejak ia menikah lagi.”Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji pada istri akan hilang atau dihapus jika istri Anda menikah kembali dengan orang yang Diterima oleh Suami PNS Akibat Tidak Memberikan Hak Mantan IstriPerlu diketahui bahwa nafkah gaji yang diberikan pada istri hanya terjadi ketika yang mengajukan gugatan cerai adalah suami. Jika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka ia tidak akan menerima nafkah ⅓ gaji dari seseorang tersebut tidak patuh dengan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 196 HIR menjelaskan, “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan tersebut dengan damai, maka pihak yang menang akan memasukkan permintaan dalam bentuk lisan atau surat pada ketua pengadilan negeri, untuk menjalankan keputusan tersebut Ketua akan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan dan memperingatkannya agar ia mematuhi keputusan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan paling lama adalah delapan hari.”Sehingga bisa dikatakan Anda dapat mengajukan permintaan pada Ketua Pengadilan Agama atau Negeri. Tujuannya agar Ketua Pengadilan bisa memanggil dan memperingatkan mantan suami untuk memenuhi nafkah sesuai dengan putusan jika dalam jangka waktu tersebut masih belum memenuhi keputusan atau tidak menghadap ketika dipanggil, maka ketua memberi perintah menggunakan surat agar menyita barang-barang yang tidak tetap dan jika ada atau tidak cukup sekian banyak barang tetap kepemilikan orang yang dikalahkan itu hingga merasa cukup untuk mengganti jumlah uang dalam keputusan dan ditambah dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan tersebut Pasal 197 HIR alinea ke-1.Artinya jika lebih dari 8 hari sejak pemanggilannya, mantan suami masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan akan memberikan perintah dalam bentuk surat agar dilakukan Anak Akibat Perceraian Kedua Orang TuaBerdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak UU 35/2014.“1 Setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir.2 Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, anak tetap berhakBertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya;Mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;Mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; danMendapatkan hak anak lainnya.”Kemudian yang dimaksudkan dengan “pemisahan” adalah pemisahan karena perceraian dan situasi lainnya dengan tetap tidak menghilangkan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Misalnya, anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja di luar negeri atau anak yang orang tuanya ditahan atau Permasalahan Cerai Pada JustikaUntuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Untuk itu, Justika memiliki solusi untuk masalah atau kebingungan Anda terkait perceraian melalui laman informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.
Secarakhusus, UU Perkawinan menyebutkan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab dalam menanggung biaya pendidikan serta pemeliharan anak setelah perceraian. Di waktu yang sama, mantan suami juga tetap harus memberi biaya penghidupan kepada mantan istri. Sementara itu, pada KHI, ada penjelasan yang lebih rinci mengenai status hak asuh anak
- Belum sah bercerai, Virgoun sudah panggil Inara Rusli mantan istri usai sidang mediasi. Diketahui Virgoun dan Inara Rusli kembali menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, Virgoun dan Inara Rusli tampak hadir. Dilansir dari Virgoun mengaku dirinya tak ingin banyak berbicara soal masalah rumah tangganya. Penyanyi Virgoun tidak banyak bicara setelah bertemu Inara Rusli usai jalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu 7/6/2023. Warta Kota/Arie Puji Hal itu dilakukannya demi kepentingan tiga buah hatinya. "Saya nggak mau banyak statement karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya," katanya. Bak tak sadar, Virgoun kini sudah memanggil Inara Rusli dengan sebutan mantan istri padahal keduanya belum resmi bercerai. "Saya nggak mau mengeluarkan apapun tentang hal negatif mantan istri saya Inara," ucap Virgoun. Baca juga AKHIRNYA Bertatap Muka dengan Virgoun di Ruang Sidang, Inara Rusli Sempat Singgung Soal Mukjizat Ia pun meminta doa agar masalah yang dihadapinya kini bisa segera selesai. "Saya mohon doa saja supaya lancar," kata Virgoun. Sementara itu, Inara Rusli mengungkap proses mediasi nya dengan Virgoun. Ia mengatakan keduanya membahas soal hak asuh anak pada mediasi kali ini. Virgoun Datangi Pengadilan Agama dengan Pengawalan Ketat, Hadir di Sidang Cerai dengan Inara Rusli Instagram Dikatakan Inara, Virgoun bersikukuh mengambil hak asuh anak-anaknya. Ia bertekad untuk tetap mempertahankan hak asuh tersebut.
.