Jenisdan nomor dokumen identitas antara lain berupa paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); Informasi LJK Pelapor yang paling sedikit memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LJK Pelapor; dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Nomor27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu - 2 - Informasi umum dalam formulir kerangka acuan memuat: a) Nama kegiatan, pada bagian ini dicantumkan nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. b) Pelaku usaha, pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang
Playthis game to review World Languages. Hal berikut yang bukan merupakan identitas diri yang tercantum pada formulir adalah .
SeksiInformasi Hukum – Ditama Binbangkum 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015 Bagian Kedua Sumber Aset Paragraf 1 Umum Pasal 11 Sumber aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas sumber: a. aset BPJS Kesehatan; dan b.2012Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dan PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 10/PJ/2021TENTANGIZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN BAGI PEGAWAIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Playthis game to review World Languages. Kakak sering mengirim uang padaku. Uang tersebut dikirim melalui kantor pos dengan .BABI MENGENAL MICROSOFT WORD 2007 Microsoft W ord ( MS Word ) adalah program untuk mengolah kata. Program ini umumya digu BagianKesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang Lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, mencakup: a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia; b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan .